|
Mar 14
2009
|
PEMILU DATANG, ISL HILANGPosted by: vicky zulfikar belladino in Blog on Mar 14, 2009 Tagged in: Untagged
|
 |
Begitulah nasib kompetisi sepakbola paling seru yang bernama Indonesia Super Leaque (ISL). Ini akibat jajaran Kepolisian di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jakarta tidak memberi izin keramaian untuk menggelar pertandingan Indonesia Super Leaque (ISL), mulai 15 Maret hingga 26 April. Bisa jadi larangan itu bakal dikuti oleh jajaran kepolisian daerah lainnya.
Alhasil, karena urusan politik dengan cap pesta demokrasi , ratusan insan sepakbola bakal berhenti cari makan. Ribuan pekerja serta pedagang yang selama ini memanfaatkan sepakbola jadi sumber penghasilan, akan menganggur. Keluarga mereka pasti sengsara. Para sponsor pasti kecewa, mereka bakal berpikir tujuh kali untuk kembali jadi penaja.
Inilah akibatnya kalau sepakbola cuma dipersfektifkan sebagai event olahraga semata. Inilah akibatnya kalau sepakbola cuma dipandang dari kacamata yang sempit. Padahal Indonesia Super Leaque, sudah merupakan institusi industri, ladang tempat cari makan banyak orang, hingga tukang catut karcis, profesi andalan bagi sekelompok orang.
Tak heran, Direktur Kompetisi Badan Liga Sepakbola Indonesia (BLI), Djoko Driyono, memelas minta ampun. Menurutnya bila berhenti, maka kompetisi baru akan berakhir bulan November dan diyakini, klub-klub banyak yang “mati” sebelum kompetisi berakhir. “ Kalau kompetisi berhenti, sama saja membunuh ISL,” kata Djoko.
Tak ada yang salah dengan sepakbola kita. Sesama pemain berkelahi, itu biasa, terjadi dimana-mana. Itulah ekses dari sepakbola, yang punya stigma olahraga kaum lelaki. Bukankah di sepakbola perlu otot, selain otak? Karena itu pula di sepakbola ada sanksi, mulai yang ringan hingga berat, seperti larangan bermain sepakbola seumur hidup.
Begitu juga fenomena kerusuhan penonton, terjadi dimana-mana, bahkan di kompetisi Eropa, yang katanya, insan sepakbolanya sudah beradab. Yang beda mungkin cara mengatasinya. Organisasi sepakbola dan Polisi di sana, lebih siap secara kualitas, kuantitas maupun infrastruktur. Sementara kita masih kedodoran menghadapi amuk massa.
Repotnya titah sudah kadung keluar. Polisi, yang terlanjur melarang, pasti malu menjilat ludahnya kembali. Jadi, selembut dan sekeras apapun PSSI melobi, kebijakan sudah tak mungkin berubah. Kini kita berharap polisi di daerah lain, janganlah ikutan latah. Bagaimana pun, sepakbola adalah wadah hiburan, bukan sumber kerusuhan.
Mau tak mau, PSSI atau BLI dan klub mesti mengalah. Kini lobi, mesti diarahkan pada izin menggelar pertandingan tanpa penonton. Kurang bergairah memang, tapi lebih baik ketimbang menganggur sebulan. Klub bakal rugi kehilangan pemasukan dari tiket penonton. Tapi ruginya lebih sedikit ketimbang tidak bertanding.
Banyak yang mensinyalir, larangan ini muncul akibat orang bola “menyerang” Kapolda Jateng, Irjen Pol. Alex Bambang Riatmodjo, yang menangkap dua pemain sepakbola tatkala berkelahi di lapangan, medio Februari lalu di Solo. Sikap orang bola itu, membuat Polri gerah, dan kebijakan tak memberi izin menggelar pertandingan.
Apapun yang menjadi latar-belakang, moga-moga kasus ini menjadi pelajaran berharga. PSSI, BLI dan Polisi mesti satu persepsi memandang sepakbola. Kedua belah pihak harus saling menghormati tugas masing-masing. Kalau ada sedikit over-lapping, bisa diselesaikan di kamar tertutup, tidak saling serang lewat media massa.
Kemarin, kita sudah mengetahui dari media massa, bahwa PSSI dan BLI sudah minta maaf perihal kasus Solo itu. Moga-moga saja Polisi memberi maafnya, sehingga besok atau besok lusa, media massa membuat head line : “Polisi Memberi Izin, Kompetisi ISL Lanjut.” Jika itu terjadi alangkah asyiiknya.
Sesungguhnya, larangan polisi yang membuat kompetisi terhenti, bukan sesuatu yang perlu diributkan. Mengingat PSSI maupun BLI sering kali menghentikan kompetisi dengan alasan sederhana. Belum lama ini kompetisi berhenti hampir tiga bulan –November hingga Januari - untuk kepentingan tim nasional berlatih.
Mungkin Polisi berpikir begini: bila kompetisi bisa berhenti untuk kepentingan tim nasional, logikanya kompetisi juga pantas berhenti untuk kepentingan Pemilu. Ayo siapa yang salah, kalau begini? Tak perlu dijawab, yang penting kompetisi bisa jalan. Tolonglah kali ini, Pak Polisi. (Reva Deddy Utama, pemerhati sepakbola)
Alhasil, karena urusan politik dengan cap pesta demokrasi , ratusan insan sepakbola bakal berhenti cari makan. Ribuan pekerja serta pedagang yang selama ini memanfaatkan sepakbola jadi sumber penghasilan, akan menganggur. Keluarga mereka pasti sengsara. Para sponsor pasti kecewa, mereka bakal berpikir tujuh kali untuk kembali jadi penaja.
Inilah akibatnya kalau sepakbola cuma dipersfektifkan sebagai event olahraga semata. Inilah akibatnya kalau sepakbola cuma dipandang dari kacamata yang sempit. Padahal Indonesia Super Leaque, sudah merupakan institusi industri, ladang tempat cari makan banyak orang, hingga tukang catut karcis, profesi andalan bagi sekelompok orang.
Tak heran, Direktur Kompetisi Badan Liga Sepakbola Indonesia (BLI), Djoko Driyono, memelas minta ampun. Menurutnya bila berhenti, maka kompetisi baru akan berakhir bulan November dan diyakini, klub-klub banyak yang “mati” sebelum kompetisi berakhir. “ Kalau kompetisi berhenti, sama saja membunuh ISL,” kata Djoko.
Tak ada yang salah dengan sepakbola kita. Sesama pemain berkelahi, itu biasa, terjadi dimana-mana. Itulah ekses dari sepakbola, yang punya stigma olahraga kaum lelaki. Bukankah di sepakbola perlu otot, selain otak? Karena itu pula di sepakbola ada sanksi, mulai yang ringan hingga berat, seperti larangan bermain sepakbola seumur hidup.
Begitu juga fenomena kerusuhan penonton, terjadi dimana-mana, bahkan di kompetisi Eropa, yang katanya, insan sepakbolanya sudah beradab. Yang beda mungkin cara mengatasinya. Organisasi sepakbola dan Polisi di sana, lebih siap secara kualitas, kuantitas maupun infrastruktur. Sementara kita masih kedodoran menghadapi amuk massa.
Repotnya titah sudah kadung keluar. Polisi, yang terlanjur melarang, pasti malu menjilat ludahnya kembali. Jadi, selembut dan sekeras apapun PSSI melobi, kebijakan sudah tak mungkin berubah. Kini kita berharap polisi di daerah lain, janganlah ikutan latah. Bagaimana pun, sepakbola adalah wadah hiburan, bukan sumber kerusuhan.
Mau tak mau, PSSI atau BLI dan klub mesti mengalah. Kini lobi, mesti diarahkan pada izin menggelar pertandingan tanpa penonton. Kurang bergairah memang, tapi lebih baik ketimbang menganggur sebulan. Klub bakal rugi kehilangan pemasukan dari tiket penonton. Tapi ruginya lebih sedikit ketimbang tidak bertanding.
Banyak yang mensinyalir, larangan ini muncul akibat orang bola “menyerang” Kapolda Jateng, Irjen Pol. Alex Bambang Riatmodjo, yang menangkap dua pemain sepakbola tatkala berkelahi di lapangan, medio Februari lalu di Solo. Sikap orang bola itu, membuat Polri gerah, dan kebijakan tak memberi izin menggelar pertandingan.
Apapun yang menjadi latar-belakang, moga-moga kasus ini menjadi pelajaran berharga. PSSI, BLI dan Polisi mesti satu persepsi memandang sepakbola. Kedua belah pihak harus saling menghormati tugas masing-masing. Kalau ada sedikit over-lapping, bisa diselesaikan di kamar tertutup, tidak saling serang lewat media massa.
Kemarin, kita sudah mengetahui dari media massa, bahwa PSSI dan BLI sudah minta maaf perihal kasus Solo itu. Moga-moga saja Polisi memberi maafnya, sehingga besok atau besok lusa, media massa membuat head line : “Polisi Memberi Izin, Kompetisi ISL Lanjut.” Jika itu terjadi alangkah asyiiknya.
Sesungguhnya, larangan polisi yang membuat kompetisi terhenti, bukan sesuatu yang perlu diributkan. Mengingat PSSI maupun BLI sering kali menghentikan kompetisi dengan alasan sederhana. Belum lama ini kompetisi berhenti hampir tiga bulan –November hingga Januari - untuk kepentingan tim nasional berlatih.
Mungkin Polisi berpikir begini: bila kompetisi bisa berhenti untuk kepentingan tim nasional, logikanya kompetisi juga pantas berhenti untuk kepentingan Pemilu. Ayo siapa yang salah, kalau begini? Tak perlu dijawab, yang penting kompetisi bisa jalan. Tolonglah kali ini, Pak Polisi. (Reva Deddy Utama, pemerhati sepakbola)
Subscribe to this comment's feed
